Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Natuna Dengan Kementerian Perhubungan

Sehubungan dengan dikirimnya usulan untuk menjadikan Natuna sebagai Entry dan Exit Point kapal wisata, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut Lalu Lintas dan angkutan laut menindaklanjuti dengan mengundang rapat Bupati Natuna yang diwakili oleh Wakil Bupati Natuna Ibu Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA, didampingi oleh Bapak M. Amin dari Dinas Perhubungan, dan bapak Marhafiz Luthfi dari Dinas Pariwisata Natuna.

Adapun isi pembicaraan rapat adalah mengenai usulan Entry dan Exit point di Kabupaten Natuna. Acara Rakor tersebut dimulai pada pukul 10.00 wib sesuai jadwal undangan dan dihadiri oleh segenap uandangan yang terkait dengan perihal entry dan exit point diantaranya adalah dari: Bakamla, Deputi Menko Kemaritiman, Deputi Mento Perekonomian, Kenenterian Pariwisata, Kementerian Keuangan urusan kepabeanan, Kemenhumkam, Direktur Kepelabuhan, Ditjen Hubla, Polair, Intelijen Mabes TNI, dan undangan lainnya yang terkait.

Rapat dibuka oleh Bapak Tohir mewakili Drektur lalu lintas dan angkutan laut dengan memberikan dasar hukum dari penentuan entri dan exit point di suatu kawasan. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Natuna memaparkan presentasi tentang latar belakang dan arti pentingnya entry dan exit point bagi Natuna yang menadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kekurangan yang belum dipenuhi Natuna salah satunya adalah keberadaan Bea Cukai, dan ketersediaan jaringan internet di Pelabuhan Selat lampa yang diusulkan untuk menjadi entry dan exit point tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi dimana setiap lembaga terkait memberikan masukan. kritikan, pencerahan, dukungan, dan fakta yang ada di lapangan sesuai basic tugas masing-masing.Dari kementerian Perhubungan sendiri meminta agar Natuna dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi entry dan exit point berdasarkan Permenhub nomor 171.

Kementerian Pariwisata: Pada dasarnya mendukung antusiasnya daerah untuk menjadi entry dan exit point. Kemenpar mensyaratkan adanya data peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Natuna beberapa tahun terakhir.

Kemenko Kemaritiman: Natuna memenuhi persyaratan karena letaknya lebih utara dibanding anambas yang juga mengajukan diri menjadi I & E Point tersebut. Mereka juga memberikan dukungan dengan catatan agar Natuna mengevaluasi keuntungan dan kelemahan menjadi entry dan exit point. Persiapkan juga fasilitas pendukungnya.

Bakamla: Agar kapal yacht dan pariwisata mengawasi dan menyarankan penggunaan AIS (Automatic Identify System). Menghubungi Komunitas Yachter agar mengetahui informasi tentang kapal yacht yang akan masuk ke Indonesia. Dampak negatifnya adalah penyebaran dan pengedaran narkoba internasional.

Mabes TNI AL (Mr. Max): Pengertian Rntry dan Exit point adalah sebagai pintu masuk negara Republik Indonesia, bukan daerah. Positifnya, mempermudah masuknya kapal-kapal wisata yacht.

Kemenhub divisi lainnya: Harus lebih kuat pertimbangannya karena kedatangan kapal yacht juga dapat menimbulkan masalah.

Kamla: Natuna Harus lebih sering dipromosikan agar dikenal luas.

Navigasi: Natuna termasuk wilayah aman, kapal sudah dilengkapi AIS, Navigasi sudah cukup lengkap, Mereka menduukung positif.

AngkutanLuar Negeri:

Konsekuensi keberadaan entry dan exit point bahwa tempat tersebut merupakan tujuan awal dan setelah itu wisatawan berkunjung ke daerah lain disekitarnya. Perlu adanya fasilitas, kelengkapan dan SPO. Kapal asing yang masuk harus tetap taat pada aturan.

Imigrasi: Keberadaan imigrasi harus sesuai dengan ketentuan Menhumkam.

Bagian Hukum Kemenhub: Masih memungkinkan jika Natuna mmenjadi entry dan exit point. Hendaknya ttetapkan kriteria apa yang ingin dicapai terlebih dahulu.

Intinya adalah, Kabupaten natuna harus melengkapi persyaratan yang sesuai ketentuan pemerintah untuk menjadi pelabuhan entri dan exit point kapal wisata.

Semoga dengan adanya rakor ini pengembangan kepariwisataan di kabupaten natuna menjadi lebih cepat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah yang memilki daya saing dengan daerah lainnya. ***

Close Menu